Proyek Pasar Karanggede Rp24,99 Miliar Disorot, Aktivitas Sebelum Kontrak hingga Pengelolaan Besi Bekas Dipertanyakan!

BOYOLALI,Veritas– Pembangunan kembali Pasar Karanggede, Kabupaten Boyolali, dengan anggaran APBD senilai Rp24.999.777.000 atau hampir Rp25 miliar, mulai menuai sorotan. Sejumlah temuan tim media di lapangan memunculkan pertanyaan terkait waktu pelaksanaan pekerjaan, penggunaan material, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), hingga pengelolaan material bekas hasil pembongkaran pasar.

Proyek pembangunan tersebut dilaksanakan oleh PT Ramandika Mandiri – PT Mutiara Elwan Perkasa (KSO). Berdasarkan informasi proyek, masa pelaksanaan pekerjaan tercantum selama 135 hari kalender, mulai 13 Agustus hingga 25 Desember 2026.

Sementara itu, peletakan batu pertama pembangunan Pasar Karanggede secara resmi dilaksanakan pada Selasa (18/8/2026).

Pasar Karanggede merupakan pasar induk yang sebelumnya mengalami kebakaran pada November 2024. Pembangunan kembali pasar tersebut diharapkan mampu memulihkan aktivitas perdagangan sekaligus meningkatkan fasilitas ekonomi masyarakat.

Namun, dengan nilai anggaran hampir Rp25 miliar, pelaksanaan proyek tersebut patut mendapatkan pengawasan publik secara terbuka dan menyeluruh.

Aktivitas Proyek Diduga Sudah Terlihat Sebelum Tanggal Mulai Kontrak?

Salah satu temuan yang menjadi perhatian tim media adalah dugaan adanya aktivitas pekerjaan di lokasi pembangunan sebelum tanggal mulai pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam informasi proyek.

Berdasarkan penelusuran tim media, aktivitas pekerjaan maupun persiapan di lokasi diduga sudah terlihat sekitar 10 Agustus 2026.

Pemantauan kembali dilakukan pada 11 Agustus 2026. Saat itu, tim media mendapati adanya aktivitas di kawasan pembangunan Pasar Karanggede.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai status kegiatan sebelum 13 Agustus 2026. Apakah aktivitas tersebut sebatas persiapan lapangan atau sudah termasuk pekerjaan konstruksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak?

Hal ini perlu dijelaskan oleh pihak kontraktor maupun Dinas PUPR Kabupaten Boyolali agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Pagar Proyek dan Bedeng Diduga Memanfaatkan Material Bekas?

Dalam pemantauan pada 11 Agustus 2026, tim media menemukan penggunaan seng bekas dan kayu bekas untuk pembuatan pagar keliling serta bedeng pekerja di area proyek.

Di sisi lain, tim juga mendapati adanya material baru yang masuk ke lokasi pembangunan.

Ketika dimintai keterangan, pengemudi kendaraan pengangkut material mengaku tidak mengetahui secara pasti siapa pihak yang membeli maupun memesan material tersebut. Pengemudi juga tidak dapat menunjukkan kuitansi pembelian saat dimintai keterangan oleh tim media.

Temuan ini membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Penggunaan material bekas untuk fasilitas sementara proyek tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran. Namun, asal-usul, status kepemilikan, spesifikasi, serta kesesuaiannya dengan dokumen kontrak perlu dipastikan.

Dengan nilai pekerjaan hampir Rp25 miliar, setiap komponen pekerjaan semestinya memiliki administrasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penerapan K3 Menjadi Perhatian, APD Pekerja Dipertanyakan?

Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan proyek.

Berdasarkan pantauan tim media, sejumlah pekerja terlihat melakukan aktivitas di area pembangunan tanpa perlengkapan pelindung yang tampak lengkap, seperti helm keselamatan, rompi keselamatan, maupun perlengkapan pelindung lainnya.

Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas.

Pekerjaan konstruksi memiliki risiko kecelakaan yang tidak dapat dianggap sepele. Penerapan standar keselamatan konstruksi bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan bagian penting dari kewajiban melindungi pekerja dan masyarakat di sekitar lokasi.

Pihak pelaksana perlu memberikan penjelasan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi, termasuk pengawasan penggunaan alat pelindung diri (APD).

Tim Media Mengaku Mendapat Telepon dari Seseorang yang Mengatasnamakan Pemborong?

Di tengah proses pengumpulan informasi di lapangan, tim media mengaku menerima telepon dari seseorang yang menyebut dirinya berasal dari pihak pemborong proyek pembangunan Pasar Karanggede.

Dalam komunikasi tersebut, orang yang bersangkutan disebut meminta agar temuan tim media terkait kondisi proyek tidak dipublikasikan. Tim media juga mengaku diminta meninggalkan lokasi proyek.

Peristiwa tersebut menjadi perhatian tersendiri. Pasalnya, pembangunan Pasar Karanggede menggunakan anggaran APBD yang bersumber dari keuangan daerah.

Dalam menjalankan tugas jurnalistik, media memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan, mengumpulkan informasi, serta meminta klarifikasi terkait penggunaan anggaran publik dengan tetap mematuhi ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Redaksi CakrawalaPublic.com tetap membuka ruang klarifikasi bagi pihak yang melakukan komunikasi tersebut, termasuk mengenai identitas, kapasitas, serta maksud dari permintaan yang disampaikan.

Pengelolaan Puing dan Besi Bekas Hasil Pembongkaran Dipertanyakan?

Tidak hanya menyoroti pekerjaan konstruksi, tim media juga menelusuri pengelolaan sisa material hasil pembongkaran bangunan Pasar Karanggede.

Di lokasi, ditemukan sejumlah material berupa puing bangunan dan besi bekas hasil pembongkaran.

Berdasarkan informasi yang dihimpun tim media di lapangan, sebagian puing tersebut diduga diperjualbelikan untuk dimanfaatkan sebagai material urugan di lokasi lain. Sementara besi bekas hasil pembongkaran juga disebut-sebut diperjualbelikan.

Namun, hingga berita ini disusun, mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan material tersebut belum diketahui secara jelas.

Sejumlah hal perlu mendapatkan penjelasan, antara lain siapa pemilik material hasil pembongkaran, siapa pihak yang memiliki kewenangan mengelolanya, apakah terdapat transaksi penjualan, berapa nilai transaksi, serta bagaimana pencatatan dan pertanggungjawaban hasilnya.

Apabila material tersebut merupakan barang milik daerah, pengelolaannya harus mengikuti ketentuan administrasi dan mekanisme penghapusan maupun pemindahtanganan barang milik daerah yang berlaku.

Karena itu, Dinas PUPR Kabupaten Boyolali perlu menjelaskan status hukum material hasil pembongkaran tersebut agar tidak menimbulkan dugaan maupun spekulasi mengenai pengelolaannya.

Kepala Dinas PUPR Mengaku Perlu Melihat Detail Kontrak?

Saat dikonfirmasi di sela-sela acara peletakan batu pertama, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Boyolali,mengaku belum mengetahui secara terperinci mengenai penggunaan material bekas untuk pagar proyek.

“Untuk detailnya saya kurang paham dan harus tahu detail kontraknya seperti apa,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi catatan bagi redaksi. Mengingat proyek pembangunan Pasar Karanggede menggunakan anggaran daerah hampir Rp25 miliar, masyarakat tentu berharap dinas teknis dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan.

Klarifikasi lebih lanjut diperlukan, khususnya mengenai tanggal efektif dimulainya pekerjaan, penggunaan material, pengelolaan hasil pembongkaran, serta penerapan standar keselamatan konstruksi.

Anggaran Hampir Rp25 Miliar, Transparansi Tidak Boleh Diabaikan

Besarnya anggaran pembangunan Pasar Karanggede menjadi alasan kuat bagi masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan proyek tersebut.

Pengawasan publik bukan bertujuan menghambat pembangunan, melainkan memastikan uang rakyat digunakan sesuai perencanaan, spesifikasi teknis, kontrak kerja, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setidaknya terdapat sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka oleh pihak terkait:

1. Mengapa aktivitas pekerjaan diduga sudah berlangsung pada 10–11 Agustus 2026, sementara tanggal mulai pelaksanaan tercantum 13 Agustus 2026?
2. Bagaimana status dan administrasi penggunaan seng serta kayu bekas untuk pagar dan bedeng proyek?
3. Apakah seluruh pekerja telah mendapatkan perlengkapan APD dan perlindungan K3 sesuai standar keselamatan konstruksi?
4. Siapa pihak yang berwenang mengelola puing dan besi bekas hasil pembongkaran pasar?
5. Apakah material hasil pembongkaran diperjualbelikan, dan bagaimana mekanisme pencatatan serta pertanggungjawaban hasilnya?
6. Bagaimana bentuk pengawasan Dinas PUPR terhadap pelaksanaan kontrak senilai Rp24.999.777.000 tersebut?

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi CakrawalaPublic.com masih berupaya memperoleh keterangan resmi dan klarifikasi dari Dinas PUPR Kabupaten Boyolali, kontraktor pelaksana PT Ramandika Mandiri – PT Mutiara Elwan Perkasa (KSO), konsultan pengawas, serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan temuan di lapangan.

Redaksi menegaskan bahwa seluruh temuan dan informasi dalam pemberitaan ini masih memerlukan verifikasi serta klarifikasi lebih lanjut. Belum terdapat kesimpulan mengenai adanya pelanggaran hukum maupun penyimpangan anggaran.

CakrawalaPublic.com membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak-pihak yang disebutkan untuk menyampaikan hak jawab dan hak koreksi sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip keberimbangan, akurasi, independensi, praduga tak bersalah, serta kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik.

(Tim Redaksi Veritas)