SURAT TERBUKA UNTUK KAPOLDA JATENG (1): Harapan Baru, PR Lama, dan Ujian Kepercayaan Publik!

Catatan Jayanto Arus Adi
Ketua SMSI Jawa Tengah, Ahli Pers Dewan Pers

Nama Irjen Pol Roy Hardi Siahaan menjadi oase harapan bagi publik Jawa Tengah. Selama ini, Korps Bhayangkara yang bermarkas di Jalan Pahlawan Nomor 1, Semarang, kerap dipersepsikan sebagai institusi yang berjarak dengan masyarakat. Bukan asing, tetapi belum sepenuhnya dekat dan hangat.

Fenomena ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian masih menjadi pekerjaan rumah tersendiri. Bahkan, muncul ungkapan satire yang cukup populer: melaporkan kehilangan kambing, justru kehilangan sapi.

Kehadiran Roy Hardi Siahaan sebagai Kapolda Jawa Tengah diharapkan mampu mengubah persepsi tersebut. Terlebih, pernyataannya mengenai komitmen membuka kembali dan menuntaskan kasus kematian Paulus Iwan Boedi Prasetija atau yang dikenal sebagai Iwan Budi memberikan harapan baru.

Iwan Budi merupakan ASN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang yang ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan pada 2022. Ia diketahui merupakan saksi penting dalam perkara dugaan korupsi pengalihan aset tanah milik Pemerintah Kota Semarang di wilayah Mijen.

Sebelum menjalani pemeriksaan terkait perkara tersebut, Iwan Budi dilaporkan hilang. Beberapa waktu kemudian, jasadnya ditemukan dalam kondisi terbakar dan dimutilasi di kawasan Marina, Semarang, pada September 2022.

Meski telah terjadi pergantian Kapolda beberapa kali sejak kasus tersebut mencuat, hingga menjelang akhir 2026, misteri pembunuhan Iwan Budi belum sepenuhnya terungkap. Lebih dari empat tahun berlalu, keluarga korban dan masyarakat masih menantikan kejelasan serta kepastian hukum.

Menanggapi mandeknya pengungkapan perkara tersebut, Kapolda Jawa Tengah yang mulai menjabat pada Oktober 2026, Irjen Pol Roy Hardi Siahaan, menyampaikan komitmennya untuk mengevaluasi kembali penanganan kasus.

Kapolda juga berencana berkoordinasi dengan Kapolrestabes Semarang guna mengetahui sejauh mana perkembangan penyidikan, kendala yang dihadapi, serta kemungkinan adanya petunjuk baru yang dapat ditindaklanjuti.

Komitmen tersebut patut diapresiasi. Namun, publik tentu tidak cukup hanya disuguhi pernyataan. Yang lebih penting adalah langkah konkret, transparansi perkembangan penyidikan, dan hasil nyata berupa terungkapnya perkara.

Keluarga korban berhak memperoleh keadilan. Publik pun berhak mengetahui sejauh mana negara hadir dalam mengungkap sebuah kasus pembunuhan yang telah bertahun-tahun menyisakan tanda tanya.

Kasus Judi dan Galian C di Jawa Tengah

Publik Jawa Tengah tentu masih mengingat kiprah almarhum Irjen Pol Chaerul Rasyid. Saat menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah periode 2004–2006, ia dikenal melalui langkah tegasnya dalam memberantas praktik perjudian.

Perjudian togel yang kala itu marak menjadi salah satu sasaran penindakan. Tidak hanya menyasar pengecer di tingkat kampung, tetapi juga membongkar jaringan bandar yang lebih besar.

Ketegasan tersebut meninggalkan catatan tersendiri dalam sejarah penegakan hukum di Jawa Tengah.

Kini, Roy Hardi Siahaan diharapkan mampu menghadirkan semangat serupa. Meski sejumlah aktivitas perjudian dilaporkan mulai mengalami penertiban, pekerjaan rumah yang dihadapi masih cukup besar.

Di sejumlah daerah, praktik perjudian yang diduga berlangsung secara sembunyi-sembunyi masih menjadi keluhan masyarakat. Salah satu kawasan yang kerap disebut dalam pembicaraan publik adalah Gembol, wilayah Bawen, Kabupaten Semarang.

Kawasan tersebut selama ini dikenal dalam sejumlah laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas perjudian konvensional, termasuk judi dadu dan sabung ayam.

Persoalannya bukan semata-mata bagaimana menutup lokasi perjudian, melainkan juga memastikan penindakan dilakukan secara konsisten, menyeluruh, dan tidak tebang pilih.

Muncul pula berbagai dugaan mengenai adanya pihak-pihak yang memberikan perlindungan terhadap aktivitas tersebut. Bahkan, terdapat informasi yang perlu ditelusuri mengenai dugaan aliran keuntungan kepada oknum tertentu maupun pihak-pihak yang memiliki pengaruh.

Jika dugaan tersebut benar, tentu harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Namun, semuanya membutuhkan pembuktian melalui penyelidikan yang profesional dan transparan.

Jangan sampai penertiban hanya berlangsung sesaat, sementara praktik serupa kembali beroperasi setelah perhatian publik mereda.

Polda Jawa Tengah dan jajaran kepolisian di daerah harus membuktikan bahwa pemberantasan perjudian bukan sekadar agenda seremonial, melainkan komitmen penegakan hukum yang berkelanjutan.

Ancaman Tambang Ilegal dan Kerusakan Lingkungan

Selain kasus Iwan Budi dan perjudian, persoalan pertambangan ilegal juga menjadi pekerjaan rumah penting bagi Kapolda Jawa Tengah.

Kalangan pemerhati lingkungan tentu berharap kepemimpinan Roy Hardi mampu memberikan perhatian serius terhadap praktik pertambangan tanpa izin (PETI), khususnya di kawasan yang memiliki kerentanan ekologis seperti lereng Merapi.

Persoalan tidak berhenti pada aktivitas penambangan pasir dan batu tanpa izin. Perubahan fungsi lahan hijau menjadi kawasan permukiman maupun industri yang diduga tidak sesuai ketentuan juga membutuhkan pengawasan serius.

Praktik-praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, mengganggu keseimbangan ekosistem, serta merugikan masyarakat dalam jangka panjang.

Pertambangan tanpa izin bukan lagi sekadar persoalan administratif. Jika dilakukan secara terorganisasi dan dalam skala besar, praktik tersebut dapat berkaitan dengan kejahatan lingkungan dan ekonomi.

Karena itu, penanganannya membutuhkan koordinasi lintas instansi, termasuk kepolisian, pemerintah daerah, dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Penindakan terhadap tambang ilegal harus dilakukan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada kesan bahwa pelaku kecil ditindak, sementara pihak yang memiliki modal besar atau jaringan kuat justru luput dari pengawasan.

Di sinilah integritas penegakan hukum benar-benar diuji.

Kontroversi Penanganan Kasus Sukoharjo

Di tengah sejumlah harapan tersebut, terdapat pula persoalan yang menjadi catatan tersendiri, yakni kontroversi penanganan kasus di Sukoharjo.

Kapolda Jawa Tengah perlu lebih cermat dalam memastikan setiap tindakan kepolisian berjalan sesuai prosedur, proporsional, dan mempertimbangkan aspek sosial kemasyarakatan.

Kasus Iwan Budi dan perkara Fransisca Etty, misalnya, menjadi bagian dari sejumlah persoalan yang membutuhkan kepastian hukum. Apabila berbagai perkara tersebut dapat ditangani secara transparan dan profesional, kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian tentu berpeluang meningkat.

Begitu pula jika praktik perjudian, pertambangan ilegal, dan pelanggaran tata ruang dapat ditindak secara konsisten, dukungan publik terhadap kepemimpinan Kapolda akan semakin kuat.

Namun, kepercayaan tidak dibangun hanya melalui operasi penindakan. Ia harus tumbuh dari sikap adil, keterbukaan, profesionalitas, dan kemampuan aparat mendengarkan aspirasi masyarakat.

Catatan saya terkait Sukoharjo secara khusus tertuju pada penanganan atau penggeledahan di Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an pada 27 Oktober 2026.

Terlepas dari substansi perkara yang sedang ditangani, tindakan kepolisian di lingkungan pendidikan keagamaan semestinya dilakukan dengan kehati-hatian ekstra.

Langkah penegakan hukum memang merupakan kewenangan aparat apabila terdapat dasar hukum yang cukup. Namun, pendekatan yang profesional, persuasif, dan menghormati sensitivitas lingkungan pendidikan tetap harus menjadi perhatian.

Sebab, satu kesalahan prosedur atau komunikasi dapat menimbulkan persepsi negatif yang jauh lebih luas daripada tujuan awal operasi itu sendiri.

Tindakan tersebut telah menuai kritik dan kecaman dari sejumlah pihak karena dinilai kurang mempertimbangkan sensitivitas institusi pendidikan keagamaan.

Inilah yang harus menjadi bahan evaluasi. Operasi yang diniatkan untuk menegakkan hukum jangan sampai justru menjadi bumerang akibat kurangnya kehati-hatian dalam pelaksanaan maupun komunikasi publik.

Surat terbuka ini bukan dimaksudkan untuk memperkeruh suasana atau memperbesar dinamika sosial. Sebaliknya, tulisan ini merupakan pengingat agar orang nomor satu di Korps Bhayangkara Jawa Tengah semakin cermat dalam mengambil setiap keputusan strategis.

Menjaga Kepercayaan Publik

Kita hidup di era disrupsi informasi. Berita, opini, kritik, dan persepsi masyarakat dapat menyebar dalam hitungan detik melalui berbagai platform.

Ketika sebuah peristiwa telanjur membentuk stigma, tidak mudah untuk memulihkan kepercayaan yang telah tergerus.

Karena itu, Kapolda Jawa Tengah perlu membangun komunikasi yang sehat dengan seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, insan pers, hingga para aktivis lingkungan.

Khusus wilayah Solo Raya, dinamika sosial dan politik memiliki karakteristik tersendiri. Solo merupakan salah satu episentrum penting dalam percaturan politik nasional.

Berbagai tokoh dan kepentingan bertemu di wilayah ini. Karena itu, pendekatan kepolisian harus mengedepankan profesionalitas, netralitas, dan sensitivitas terhadap dinamika masyarakat.

Jangan sampai kebijakan yang kurang terukur justru membuka ruang konflik atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu.

Pada akhirnya, jabatan Kapolda bukan hanya soal kewenangan dan komando. Lebih dari itu, terdapat tanggung jawab besar untuk menghadirkan rasa aman, keadilan, serta kepercayaan masyarakat.

Harapan publik Jawa Tengah terhadap Roy Hardi Siahaan sudah terlanjur tumbuh. Kini masyarakat menunggu pembuktian.

Selesaikan perkara-perkara yang menggantung, berantas perjudian tanpa tebang pilih, tindak pertambangan ilegal, dan pastikan setiap tindakan kepolisian berjalan sesuai prosedur hukum.

Sebab, kepercayaan publik adalah modal utama kepemimpinan. Ketika kepercayaan itu terjaga, dukungan masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya.

Tabik.

Jayanto Arus Adi adalah wartawan senior, Ahli Pers Dewan Pers, alumni PPNK Lemhannas Angkatan 227 Tahun 2025. Saat ini menjabat Wakil Ketua SMSI Pusat (Konstituen Dewan Pers) dan Ketua SMSI Jawa Tengah. Ia juga dikenal sebagai konsultan media dan politik serta dosen jurnalistik.