Tambang Ilegal di Kaligentong Klaten Menggunakan CV Satria Garuda Merah Putih Disorot!

KLATEN,Veritas | Aktivitas pertambangan yang diduga tidak mengantongi perizinan lengkap di Dukuh Kaligentong, Desa Kalisari, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menjadi sorotan masyarakat. Warga mempertanyakan legalitas kegiatan pengambilan material yang disebut berlangsung setiap hari dengan intensitas puluhan rit kendaraan pengangkut material, (Senin 9 November 2026)

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga setempat, aktivitas di lokasi tersebut diduga menggunakan alat berat jenis excavator merek Cabeco berwarna biru tipe PC 200. Material hasil pengerukan disebut diangkut melalui akses jalan yang mengarah ke wilayah Lampar, Tamansari, Kabupaten Boyolali.

Sejumlah warga juga menyebut adanya sosok bernama Karmin yang diduga berperan dalam mengoordinasikan atau mengamankan aktivitas di lapangan dengan melibatkan sejumlah warga setempat. Namun, peran dan keterlibatan yang bersangkutan masih perlu dikonfirmasi secara langsung kepada pihak terkait.

CV Satria Garuda Merah Putih Jadi Sorotan
Perhatian masyarakat turut mengarah kepada CV Satria Garuda Merah Putih yang disebut beralamat di Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan informasi yang disampaikan tokoh setempat, badan usaha tersebut menggunakan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) 46734 Tahun 2025, yakni perdagangan besar semen, kapur, pasir, dan batu.

Persoalan yang menjadi pertanyaan publik adalah apakah klasifikasi usaha perdagangan besar tersebut menjadi dasar untuk melakukan aktivitas penambangan di lokasi Kaligentong, Kecamatan Kemalang.

Pasalnya, izin perdagangan material tidak serta-merta dapat dianggap sebagai izin untuk melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi pertambangan.

Jika benar terdapat kegiatan pengambilan material secara langsung tanpa perizinan pertambangan yang dipersyaratkan, maka hal tersebut perlu ditelusuri oleh instansi berwenang.

Masyarakat meminta aparat penegak hukum dan dinas terkait tidak hanya melihat dokumen badan usaha, tetapi juga memeriksa kesesuaian antara kegiatan usaha yang tercatat dengan aktivitas nyata di lapangan.

Spanduk Kelompok Tani Ternak Maju Jaya Bersatu Dipertanyakan

Hal lain yang turut menjadi perhatian warga adalah keberadaan sebuah media luar ruang atau MMT di sekitar lokasi kegiatan yang mencantumkan tulisan “Kelompok Tani Ternak Maju Jaya Bersatu Jawa Tengah”.

Menurut keterangan sejumlah warga, keberadaan MMT tersebut menimbulkan tanda tanya. Mereka menduga pencantuman nama kelompok tersebut digunakan untuk memberikan kesan bahwa aktivitas di lokasi memiliki dukungan atau legitimasi dari kelompok masyarakat.

Warga bahkan menilai keberadaan tulisan tersebut terkesan menjadi alat untuk menakut-nakuti masyarakat yang mempertanyakan kegiatan di lokasi.

Meski demikian, dugaan tersebut perlu diklarifikasi. Perlu diketahui siapa pihak yang memasang MMT, apa tujuan pemasangannya, serta apakah kelompok tani dan ternak yang namanya tercantum benar-benar mengetahui atau memberikan persetujuan terhadap penggunaannya.

Masyarakat sekitar berharap Pemerintah Kabupaten Klaten, aparat penegak hukum, dinas ESDM, serta instansi terkait segera turun langsung melakukan pemeriksaan.

Warga meminta agar seluruh dokumen perizinan diperiksa, mulai dari legalitas badan usaha, izin kegiatan pertambangan, kesesuaian lokasi, dokumen lingkungan, hingga jalur pengangkutan material.

Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya aktivitas pertambangan tanpa izin atau pelanggaran ketentuan yang berlaku, warga meminta kegiatan tersebut dihentikan dan diproses sesuai hukum.

Penegakan hukum diharapkan tidak tebang pilih. Siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menunggu Klarifikasi Pihak Terkait
Hingga berita ini disusun, informasi mengenai legalitas operasional CV Satria Garuda Merah Putih, status perizinan lokasi tambang, keterlibatan Karmin, serta penggunaan nama Kelompok Tani Ternak Maju Jaya Bersatu masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pengurus CV Satria Garuda Merah Putih, Karmin, pengurus Kelompok Tani Ternak Maju Jaya Bersatu, Pemerintah Desa Kalisari, Pemerintah Kecamatan Kemalang, Pemerintah Kabupaten Klaten, serta aparat penegak hukum.

Publik berhak mendapatkan penjelasan yang transparan. Jangan sampai dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin berlangsung tanpa pengawasan, sementara masyarakat justru merasa takut untuk menyampaikan keberatan.

Prinsipnya, apabila kegiatan tersebut legal, tunjukkan dasar perizinannya. Apabila ditemukan pelanggaran, aparat harus bertindak sesuai hukum.(Tim:Red)