“Ojo Gumunan, Ojo Gampang Kepincut”: Membumikan Nasihat Mbah Yai Turaichan, Alarm bagi Tokoh Kepemimpinan Publik!

Veritas, Simbah KH. Turaichan Adjhuri Asy-Syarofi merupakan figur sentral masyarakat Kudus Kulon di akhir abad ke-20. Beliau wafat tahun 20 Agustus 1999. Beliau dikenal tegas, teguh, dan pemberani. Beliau sosok teladan yang tak pernah lekang oleh zaman. Salah satu pesan penting yang sering disampaikan adalah berhati-hati dalam setiap bertindak.

Setiap berpidato, beliau selalu mengutip sebuah ayat yang berbunyi sebagai berikut:

وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير واحسن تأويلا
“Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. Al-Isra’: 35)

Di dalam bilik kekuasaan dan meja-meja birokrasi, setiap ketukan palu kepemimpinan adalah penentu nasib hajat hidup orang banyak. Sebelum seorang pejabat publik mengambil tindakan, menandatangani regulasi, atau meluncurkan sebuah program, ia memikul tanggung jawab moral untuk menimbangnya dengan parameter hukum yang rigid (syar’iy). Timbangan ini tidak boleh condong pada kepentingan segelintir golongan atau syahwat politik sesaat, melainkan harus tegak lurus melihat dampak jangka panjang. Setiap kebijakan harus ditakar secara komprehensif—apakah membawa kemaslahatan nyata atau justru melahirkan kemudharatan secara luas bagi tatanan agama, sosial, dunia, dan orientasi akhirat masyarakat.

Prinsip kehati-hatian (wara’) dalam mengelola urusan publik inilah yang konsisten disuarakan oleh ulama kharismatik asal Kudus Kulon, Mbah Yai Turaichan Adjhuri. Dalam setiap pembukaan pidatonya, tokoh ahli falak legendaris ini selalu menggaungkan ayat tentang timbangan yang lurus sebagai alarm pengingat bagi para pembesar dan masyarakat. Bagi Mbah Yai Turaichan, menyelaraskan nalar dan tindakan dengan koridor etika agama bukanlah sebuah pilihan opsional, melainkan sebuah keharusan mutlak. Beliau meyakini bahwa akal dan kekuasaan yang dibiarkan berjalan tanpa kendali moral hanya akan melahirkan kesombongan intelektual serta kebijakan destruktif yang merusak tatanan hidup manusia.

Pesan substansial tersebut berkelindan erat dengan nasihat legendaris beliau yang ringkas namun menembus jantung psikologi kekuasaan: “Ojo gumunan, ojo gampang kepincut” (Jangan mudah heran, jangan mudah tergiur). Di era modern yang serbacepat ini, nasihat ini menjelma menjadi kritik yang sangat tajam bagi para pejabat publik dan pembuat kebijakan. Di tengah arus globalisasi, para pemimpin sering kali terjebak dalam sikap gumunan—mudah kagum dan silau oleh tren pemikiran asing, sistem tata kelola impor yang belum tentu cocok secara sosiologis, atau proyek mercusuar yang tampak keren secara visual tetapi miskin substansi manfaat bagi rakyat kecil.

Lebih berbahaya lagi ketika seorang pejabat publik memiliki mentalitas yang gampang kepincut. Jabatan dan wewenang yang melekat pada diri seorang pemimpin selalu dikelilingi oleh godaan benturan kepentingan (conflict of interest), lobi-lobi transaksional, hingga gemerlap fasilitas duniawi. Ketika seorang pemimpin tidak memiliki kendali diri yang kokoh, ia akan dengan mudah menggadaikan idealisme dan aturan hukum demi memuaskan nafsu materialistik. Konsekuensinya, hukum tidak lagi menjadi panglima yang melindungi rakyat, melainkan alat legitimasi yang melayani syahwat kekuasaan kelompok tertentu.

Mbah Yai Turaichan memandang bahwa integritas batin adalah harga mati agar hati seorang pemimpin tidak mudah goyah oleh pragmatisme zaman. Menghadirkan kembali spirit beliau ke dalam ruang-ruang pemerintahan berarti menuntut para pejabat untuk bertindak sebagai pengawal bagi akal dan kebijakan mereka sendiri. Setiap produk hukum dan keputusan anggaran tidak boleh lahir dari sekadar eksperimen nalar yang bebas nilai. Birokrasi harus menerapkan kaidah dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih secara ketat—bahwa menolak potensi kerusakan dan kerugian bagi masyarakat harus jauh didahulukan daripada mengejar keuntungan atau pertumbuhan ekonomi semu.

Tantangan ini kian berat di era digital saat ini, ketika arus informasi begitu deras dan batasan etika kian kabur. Sayangnya, di era kontemporer ini, keteguhan dan keberanian sikap ala Mbah Yai Turaichan dalam mengawal hukum dan kebenaran telah menjadi barang langka di panggung kepemimpinan kita. Ruang publik hari ini mengalami krisis keteladanan yang akut. Kita merindukan figur-figur pemimpin yang berani berdiri kokoh demi prinsip keadilan, bersikap independen dari dikte oligarki, dan memiliki kehati-hatian yang tinggi agar tidak tergelincir dalam ketersesatan berpikir.

Di tengah hilangnya figur setegas beliau, tuntutan moral itu kini berpindah secara kolektif kepada setiap individu yang memegang amanah kekuasaan. Tanpa adanya guru bangsa yang secara langsung menegur di depan muka, para pejabat publik dituntut untuk mengaktifkan alarm mawas diri internal mereka. Nasihat Mbah Yai Turaichan harus bermutasi menjadi self-control di setiap meja kerja birokrasi. Pejabat publik tidak boleh membiarkan dirinya silau oleh kilauan jabatan yang sementara, melainkan harus selalu sadar bahwa setiap kebijakan yang ditandatangani akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan manusia dan Tuhan.

Pada akhirnya, warisan terbesar Mbah Yai Turaichan bukanlah sekadar catatan sejarah masa lalu untuk dikagumi, melainkan sebuah maklumat tanggung jawab yang hidup. Menimbang segala urusan dengan qisthasul mustaqim (timbangan yang lurus) adalah benteng terakhir yang menjaga marwah kepemimpinan dari kehancuran moral. Meneladani ulama Kudus Kulon ini berarti berani menolak untuk tunduk pada arus pragmatisme dan berani berkata tidak pada ketidakadilan. Hanya dengan memadukan kecerdasan nalar, kesetiaan pada syariat, dan keteguhan prinsip ojo gumunan, para pemimpin bangsa mampu membawa negeri ini menuju arah yang lebih baik dan memetik akhir yang mulia (ahsanu ta’wila) di dunia hingga keabadian kelak.

───

Moh. Aslim Akmal – Pegiat Sejarah dan Budaya Kudus Kulon – Tinggal di Kudus – 21 Oktober 2026