NGAWI,Veritas – Keberadaan Rumah Rehabilitasi Al Kholiqi Cabang Ngawi kini menjadi sorotan publik. Lembaga yang seharusnya berperan sebagai tempat pemulihan bagi korban penyalahgunaan narkotika tersebut diminta membuka secara transparan legalitas, standar pelayanan, serta mekanisme penanganan pasien rehabilitasi.
Sorotan ini bukan tanpa alasan. Sejumlah keterangan dari keluarga dan pihak yang mengaku pernah berhubungan dengan proses rehabilitasi memunculkan pertanyaan serius mengenai pelaksanaan pelayanan di lembaga tersebut. Masyarakat ingin mengetahui apakah proses rehabilitasi benar-benar dijalankan sesuai standar profesional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rehabilitasi bukan sekadar menyediakan tempat tinggal, memberikan pembinaan, kemudian menyatakan seseorang telah menjalani pemulihan. Ada tanggung jawab besar yang harus dipenuhi, mulai dari asesmen kondisi pasien, penanganan medis, pendampingan psikologis, konseling adiksi, hingga evaluasi perkembangan pasien.
Korban penyalahgunaan narkotika, baik pengguna sabu maupun pil koplo, membutuhkan penanganan yang serius dan berkelanjutan. Dampak penyalahgunaan zat dapat memengaruhi kesehatan fisik, kondisi kejiwaan, perilaku, serta kehidupan sosial seseorang.
Karena itu, lembaga rehabilitasi semestinya memiliki sistem pelayanan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pembinaan spiritual memang penting, terlebih bagi lembaga yang menggunakan pendekatan pesantren. Kegiatan salat berjamaah, mengaji, dzikir, pembinaan akhlak, dan pendidikan karakter dapat menjadi bagian dari proses pemulihan.
Namun, pendekatan keagamaan tidak boleh dijadikan pengganti penanganan medis dan psikologis.
Pasien yang mengalami ketergantungan narkotika membutuhkan asesmen dan penanganan sesuai kondisi masing-masing. Apabila diperlukan, harus ada keterlibatan dokter, tenaga kesehatan, psikolog, serta konselor adiksi yang mempunyai kompetensi sesuai bidangnya.
Pertanyaannya, apakah seluruh standar tersebut sudah diterapkan oleh Rumah Rehabilitasi Al Kholiqi Cabang Ngawi?
Keluarga yang menitipkan anggota keluarganya untuk menjalani rehabilitasi tentu berharap ada perubahan positif. Mereka mengeluarkan biaya, memberikan kepercayaan, dan berharap orang yang dicintainya mendapatkan pendampingan yang benar.
Jangan sampai keluarga hanya menerima janji pemulihan tanpa mengetahui bagaimana proses pelayanan dilaksanakan.
Pengelola harus mampu menjelaskan siapa penanggung jawab pelayanan, bagaimana prosedur penerimaan pasien, siapa yang melakukan asesmen, bagaimana pengawasan kesehatan, serta bagaimana evaluasi perkembangan pasien dilakukan.
Transparansi bukan sesuatu yang harus ditakuti apabila seluruh kegiatan lembaga telah berjalan sesuai ketentuan.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah legal standing atau kedudukan hukum lembaga tersebut dalam menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi.
Masyarakat meminta penjelasan apakah Al Kholiqi Cabang Ngawi telah memenuhi persyaratan perizinan sesuai jenis layanan yang diberikan.
Perlu dibedakan antara legalitas badan hukum yayasan, izin kegiatan pendidikan atau pesantren, dan persyaratan penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi. Ketiganya tidak otomatis memiliki kedudukan yang sama.
Publik berhak mengetahui apakah lembaga tersebut telah memenuhi ketentuan penyelenggaraan rehabilitasi, termasuk standar pelayanan, tenaga profesional, dan mekanisme pengawasan.
Apabila menerima pasien melalui proses hukum, mekanisme penerimaan dan kerja sama dengan instansi terkait juga harus dapat dijelaskan secara terbuka.
Atas munculnya berbagai pertanyaan tersebut, BNNK Ngawi, BNN Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, serta aparat penegak hukum diminta melakukan klarifikasi dan pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing.
Jangan menunggu persoalan semakin meluas baru dilakukan pengawasan.
Instansi terkait perlu memastikan apakah lembaga tersebut memiliki persyaratan operasional yang sesuai, bagaimana kualitas pelayanan rehabilitasinya, serta apakah terdapat pengaduan masyarakat yang perlu ditindaklanjuti.
Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan sesuai ketentuan hukum. Sebaliknya, apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi, pengelola juga perlu diberikan ruang untuk menunjukkan dokumen dan menjelaskan mekanisme pelayanan kepada masyarakat.
Persoalan rehabilitasi narkotika bukan perkara kecil. Ini menyangkut masa depan generasi muda, keselamatan keluarga, dan tanggung jawab negara dalam menangani korban penyalahgunaan narkotika.
Jangan sampai lembaga yang seharusnya menjadi tempat pemulihan justru menimbulkan pertanyaan baru mengenai transparansi, legalitas, dan pertanggungjawaban pelayanan.
Masyarakat tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya ingin kepastian bahwa anggota keluarga yang menjalani rehabilitasi benar-benar mendapatkan pelayanan yang layak, profesional, dan sesuai aturan.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada pengelola Rumah Rehabilitasi Al Kholiqi Cabang Ngawi serta instansi terkait.
Tim redaksi akan melanjutkan penelusuran dengan meminta keterangan resmi dari BNNK Ngawi, BNN Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan, dan aparat penegak hukum.
Sebab, rehabilitasi bukan tempat mencari keuntungan dari penderitaan orang lain.
Rehabilitasi adalah tempat mengembalikan harapan, menyelamatkan masa depan, dan membantu korban penyalahgunaan narkotika kembali menjalani kehidupan yang lebih baik.(Tim:Red)
More Stories
Tokoh Sragen Desak Polres Ngawi Periksa Hendra, Pengacara yang Disebut dalam Dugaan Pemerasan Kasus Pil Koplo!
Kepala Puskesmas Bangsri I Beri Klarifikasi Terkait Aduan Pelayanan Laboratorium, Akui Ada Miskomunikasi!
Sembilan Bulan Pasca Kecelakaan Kerja di SPPG MBG Jepara, Nasib Noor Rahman Butuh Kepastian!