Langkah Catur (Blunder) Politik Mantan Kapolri (LSP)!

Catatan Jayanto Arus Adi

“Saya minta seluruh Korps Bhayangkara tetap solid dan satu komando. Rapatkan barisan. Terus berjuang agar Kepolisian tetap berada di bawah atau bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Saya lebih baik mundur, menjadi petani saja, jika Kepolisian berada di bawah kementerian.”

Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) di hadapan Komisi III DPR RI. Orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu tampak begitu percaya diri. Namun, di balik pernyataannya, samar-samar tercium aroma ketegangan politik. Apakah LSP sedang menggertak DPR, atau bahkan menantang Presiden Prabowo Subianto?

Pernyataan tersebut membuat sejumlah pihak meradang, bahkan tersinggung.

“Pak Prabowo, Pak Prabowo, jangan didiamkan. Sampeyan (Presiden) itu mendapat mandat rakyat. Ganjar dan Prof. Mahfud saja sampeyan kalahkan, masak takut sama Kapolri?” ujar Kang Sosro dengan nada sedikit emosional.

Bukan hanya Kang Sosro yang melontarkan sindiran. Pernyataan satire Rhoma Irama pun banyak diartikulasikan masyarakat di berbagai tempat.

Lantas, bagaimana sikap Presiden Prabowo ketika itu?

Publik menilai tidak ada respons tegas yang terlihat. Presiden seolah memilih diam. Apakah Presiden takut? Bisa jadi hanya spekulasi, tetapi pertanyaan tersebut telanjur berkembang di tengah masyarakat.

LSP ketika itu dianggap memiliki posisi yang sangat kuat. Bahkan, muncul kesan bahwa sejumlah kebijakan Presiden terkait reformasi kepolisian tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Presiden membentuk tim reformasi Polri, sementara LSP disebut-sebut memiliki langkah dan pendekatan sendiri.

“Ini sebenarnya ada apa?” Rizal menimpali.

Prof. Mahfud: Pembangkangan?

Sikap LSP turut mengundang perhatian sejumlah tokoh nasional. Prof. Mahfud MD, misalnya, ikut memberikan pandangan kritis. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut menilai sikap Kapolri dapat mengarah pada persoalan insubordinasi.

“Kalau pembangkangan itu terlalu ekstrem, tetapi sikap Kapolri (LSP) mengindikasikan bentuk insubordinasi,” demikian pandangan yang dikaitkan dengan Prof. Mahfud.

Bukan hanya Prof. Mahfud. Sejumlah tokoh masyarakat sipil juga mulai menyuarakan kegelisahan.

“Kalau saya presidennya, dia (LSP) sudah saya copot dan saya ganti. Tidak perlu menunggu lama,” kata Rocky Gerung dengan nada tegas.

Persoalan sikap Listyo yang dinilai mbalelo, membangkang, atau mengarah pada insubordinasi kemudian menjadi bahan perdebatan politik.

Belakangan, beredar berbagai spekulasi mengenai kemungkinan pergantian Kapolri. Bahkan, muncul kabar bahwa Presiden Prabowo beberapa kali mempertimbangkan pergantian tersebut.

Namun, benarkah ada kekuatan besar yang selalu menghalangi keputusan itu? Klaim semacam ini tentu membutuhkan bukti dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ibarat permainan catur, setiap langkah politik memiliki konsekuensi. Satu langkah yang keliru bisa menjadi blunder. Apalagi jika pemainnya merasa terlalu kuat hingga lupa memperhitungkan langkah lawan.

Pergantian pucuk pimpinan Polri, apabila benar-benar terjadi, tentu akan menjadi peristiwa politik yang menarik untuk dicermati. Publik berhak mengetahui alasan, proses, serta pertimbangan di balik keputusan tersebut.

Ketika Spekulasi Menjadi Gemuruh Politik

Turbulensi politik di sekitar institusi kepolisian tidak bisa dilepaskan dari persoalan hubungan kelembagaan, loyalitas, serta agenda reformasi Polri.

Dalam situasi seperti itu, berbagai spekulasi mudah berkembang. Bahkan, isu yang belum terverifikasi dapat berubah menjadi perbincangan besar di ruang publik.

Jika kemudian muncul kabar mengenai dugaan penyadapan ilegal yang menyasar lingkaran kekuasaan, termasuk Presiden Prabowo Subianto, tentu persoalannya menjadi jauh lebih serius.

Namun, dugaan tersebut tidak boleh serta-merta dianggap sebagai fakta. Harus ada bukti, proses penyelidikan, serta keterangan resmi dari pihak berwenang.

“Yok opo’o iki? Sampeyan kok keblinger. Jujur, saya shock dan kaget. Kalau benar ada penyadapan terhadap Kepala Negara, ini persoalan serius dan tidak bisa dianggap enteng,” ujar Kang Sosro dengan nada geram.

Menurut Kang Sosro, apabila dugaan tersebut terbukti, persoalannya bukan sekadar konflik politik biasa, melainkan menyangkut etika, hukum, dan kewibawaan lembaga negara.

“Ini seperti anak yang memasang alat penyadap di kamar pribadi orang tuanya. Kalau benar terjadi, tentu sangat keterlaluan,” tambahnya.

Sebentar, Pak Listyo. Jika memang ada dugaan pelanggaran seperti itu, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang memerintahkan? Dan apa motif di baliknya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab melalui proses hukum yang transparan, bukan sekadar dibangun dari rumor atau asumsi politik.

“Lagi-lagi saya bingung. Kalau ada orang yang memerintahkan tindakan sebesar itu, siapa sebenarnya? Apakah ada invisible hand yang bermain di belakang layar? Ini yang harus diungkap secara terang benderang,” ujar Cak Rizal sambil menggelengkan kepala.

Di benaknya, orang kuat di negeri ini adalah mereka yang konon sering menepi di Puncak Lawu atau melakukan tapa brata di kawasan Pantai Selatan, dekat dengan penguasanya, Nyi Roro Kidul.

Cak Rizal pun kembali melamun. Cerutunya sudah mati, kopinya habis.

“Wis, aku tak turu maneh. Arep adus banyu kembang. Sapa ngerti ditelpon Istana, disuruh menggantikan LSP menjadi KSP,” gumamnya sambil tertawa kecil.

---

Penulis: Jayanto Arus Adi

Wartawan senior dan Ahli Pers Dewan Pers. Selain aktif sebagai Ahli Pers, ia dipercaya menjabat Ketua SMSI Jawa Tengah dan Wakil Ketua SMSI Pusat. Ia merupakan inisiator Mobil Journalist Indonesia (MOJO) sekaligus Ketua Umum organisasi tersebut.

Selain itu, ia turut berkontribusi di Satu Pena, organisasi penulis yang diketuai Denny JA. Alumni Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Diponegoro ini sedang menempuh program doktoral di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, dengan konsentrasi Komunikasi Agribisnis.