JEPARA,Veritas– Dugaan praktik penahanan ijazah terhadap mantan peserta didik oleh SMK Azharoh di Kabupaten Jepara menjadi sorotan. Pasalnya, ijazah yang seharusnya menjadi hak peserta didik setelah dinyatakan lulus diduga belum diberikan pihak sekolah dengan alasan masih terdapat tunggakan biaya pendidikan.
Rabu (18/11/2026).
Persoalan ini memunculkan pertanyaan serius terkait pemenuhan hak peserta didik. Sebab, ijazah merupakan dokumen resmi pendidikan yang sangat dibutuhkan untuk melanjutkan pendidikan maupun memenuhi persyaratan administrasi dalam mencari pekerjaan.
Apabila benar penyerahan ijazah disyaratkan dengan pelunasan tunggakan SPP, uang gedung, atau kewajiban administrasi lainnya, praktik tersebut patut dipertanyakan dari sisi aturan dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan.
Dalam ketentuan kebijakan pendidikan, satuan pendidikan tidak semestinya menjadikan ijazah sebagai alat tekan untuk menagih kewajiban pembayaran. Persoalan tunggakan biaya pendidikan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme penagihan yang tidak menghambat hak peserta didik atas dokumen kelulusannya.
Kepala Sekolah Akui Ijazah Belum Bisa Diambil Sebelum Tunggakan Dilunasi
Saat dikonfirmasi mengenai persoalan tersebut, Kepala SMK Azharoh, Khoironi, memberikan penjelasan bahwa pihak sekolah mempersilakan pihak terkait untuk datang dan menemui dirinya secara langsung.
“Kalau bisa pihak yang terkait suruh menemui saya. Bila memang perlu ijazah buat melamar kerja, kami akan berikan salinan. Tapi kalau mau mengambil ijazah, uang tunggakan harus diselesaikan dulu,” jelas Khoironi.
Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan lebih lanjut mengenai dasar kebijakan sekolah yang mensyaratkan pelunasan tunggakan sebelum ijazah asli diserahkan kepada lulusan.
Khoironi juga menyampaikan bahwa pihaknya tidak keberatan apabila persoalan tersebut dilaporkan kepada instansi terkait.
“Kita tetap siap bila dilaporkan ke kementerian atau ke mana pun. Nanti ujung-ujungnya yang memberesi dari BAZNAS,” ujarnya dengan tenang.
Pernyataan tersebut menjadi bagian penting yang perlu diklarifikasi lebih lanjut, khususnya mengenai keterlibatan BAZNAS dalam penyelesaian tunggakan pendidikan yang dimaksud.
Berpotensi Masuk Ranah Maladministrasi
Penahanan ijazah dengan alasan tunggakan biaya pendidikan berpotensi menjadi persoalan administrasi dan pelayanan pendidikan yang perlu ditangani oleh instansi berwenang.
Pemerintah melalui kebijakan pendidikan telah menegaskan pentingnya penyerahan ijazah kepada peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikannya. Sekolah tidak seharusnya menggunakan dokumen kelulusan sebagai jaminan pembayaran.
Jika terdapat kewajiban biaya yang belum diselesaikan, pihak sekolah tetap memiliki mekanisme penyelesaian administrasi tersendiri tanpa mengorbankan hak lulusan atas ijazahnya.
Perlu Evaluasi dan Pemeriksaan Dinas Pendidikan
Persoalan ini diharapkan mendapat perhatian Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Jawa Tengah selaku instansi yang membidangi pengawasan pendidikan SMA/SMK di wilayah Jepara.
Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah kebijakan yang diterapkan SMK Azharoh telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau justru bertentangan dengan hak peserta didik.
Selain itu, pihak sekolah juga diharapkan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai jumlah tunggakan, dasar penagihan, serta alasan ijazah asli belum diserahkan kepada lulusan.
Jika dugaan tersebut terbukti, instansi berwenang perlu mengambil langkah pembinaan maupun tindakan administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Hak Pendidikan Jangan Dijadikan Alat Tekan
Persoalan ini bukan semata-mata mengenai tunggakan biaya sekolah, melainkan menyangkut hak seorang lulusan untuk memperoleh dokumen kelulusannya.
Jangan sampai persoalan administrasi antara sekolah dan orang tua atau wali murid justru berdampak pada masa depan peserta didik yang membutuhkan ijazah untuk bekerja maupun melanjutkan pendidikan.
Media akan terus membuka ruang klarifikasi kepada pihak SMK Azharoh, yayasan penyelenggara, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III, serta instansi terkait lainnya guna memperoleh informasi yang utuh dan berimbang.
Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan keterangan yang diperoleh dan hasil konfirmasi kepada kepala sekolah. Dugaan maladministrasi masih memerlukan pemeriksaan serta penilaian dari instansi berwenang.(Tim/Sutrisno)
More Stories
Diduga Ada Kebocoran Anggaran Mencapai Rp 8,7 Miliar dari Total Rp 43 Miliar dalam Revitalisasi Sekolah di Kab. Ngawi, Ada Apa dengan APH?
Revitalisasi Sekolah Rp8,7 Miliar di Ngawi Disorot, Dugaan Fee 10 Persen dan Peran Koordinator Diminta Diusut!
Dugaan Pungutan di SMPN 3 Karangdowo Klaten, Iuran Tutor Rp10 Ribu Ditagih Jelang Try Out!