BOYOLALI,Veritas – Pelaksanaan sejumlah program revitalisasi di Kabupaten Boyolali sepanjang tahun anggaran 2026 mulai menjadi sorotan. Besarnya nilai anggaran yang dialokasikan untuk sektor pendidikan, pembangunan fasilitas publik, pasar, puskesmas hingga infrastruktur jalan memunculkan tuntutan agar penggunaan uang negara benar-benar transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Koordinator SMSI Solo Raya, Warsito, secara tegas menyampaikan bahwa pihaknya siap mengawal dan melakukan penelusuran terhadap pelaksanaan proyek-proyek revitalisasi tersebut.
Warsito bahkan menantang seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan untuk duduk bersama dan melakukan penghitungan ulang secara terbuka antara nilai anggaran, volume pekerjaan, spesifikasi teknis, serta kondisi fisik bangunan yang telah dilaksanakan.
“Jangan hanya berbicara bahwa anggaran sudah terserap dan pekerjaan sudah selesai. Mari kita hitung bersama. Kami siap mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk membuka dokumen anggaran dan mencocokkannya dengan hasil pembangunan di lapangan,” tegas Warsito.
Menurutnya, terdapat dugaan potensi pemotongan atau ketidaksesuaian anggaran yang diperkirakan mencapai sekitar 15 persen. Namun, angka tersebut masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen kontrak, pembayaran, laporan pekerjaan, serta audit fisik oleh pihak berwenang.
“Kalau benar ada potensi kebocoran sekitar 15 persen, siapa yang harus bertanggung jawab? Uang negara bukan milik pribadi. Setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan. Kami dari tim Solo Raya siap mengawal persoalan ini sampai terang,” ujarnya.
Berdasarkan data program dan rincian anggaran yang menjadi perhatian, terdapat sejumlah kegiatan pembangunan dengan nilai cukup besar.
Revitalisasi Sekolah melalui APBN
Program revitalisasi sekolah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyasar sekitar 126 satuan pendidikan, termasuk SD dan SMP, dengan total anggaran sekitar Rp79,5 miliar.
Pengerjaan disebut mulai berjalan sekitar Agustus 2026 dan ditargetkan rampung pada November 2026.
Terdapat pula surat undangan sosialisasi calon penerima revitalisasi Sekolah Dasar Tahun 2026 dari Direktorat Sekolah Dasar, yang menjadwalkan kegiatan secara daring pada Rabu, 26 Agustus 2026, mulai pukul 08.00 WIB.
Dokumen tersebut menjadi salah satu bahan penelusuran untuk memastikan tahapan penetapan penerima, pelaksanaan pekerjaan, penggunaan anggaran, serta hasil pembangunan di setiap sekolah.
Sepuluh Proyek Strategis Daerah melalui APBD
Dalam program 10 proyek strategis daerah yang ditetapkan melalui SK Bupati, disebutkan total anggaran sekitar Rp67,84 miliar.
Beberapa kegiatan yang tercantum antara lain:
Revitalisasi Pasar Karanggede sekitar Rp26,57 miliar.
Pembangunan Puskesmas Juwangi sekitar Rp13,03 miliar.
Peningkatan ruas jalan Bangak–Sambi.
Penataan Jalan Pandanaran.
Peningkatan jalan Tegalgiri–Kepoh.
Besarnya anggaran tersebut perlu diimbangi dengan keterbukaan dokumen perencanaan, nilai kontrak, pelaksana kegiatan, progres pekerjaan, dan hasil pembangunan.
Penataan Simpang Lima dan Kridanggo
Selain itu, terdapat penataan kawasan Simpang Lima dengan anggaran sekitar Rp2,4 miliar dan pembangunan plaza di sisi timur atau kawasan Kridanggo sekitar Rp2,9 miliar.
Sementara itu, kelanjutan revitalisasi jalur pedestrian dari Tugu Susu Tumpah hingga Taman Pandan Alas disebut dibatalkan pada tahun 2026.
Apabila angka 15 persen digunakan sebagai simulasi terhadap sejumlah nilai anggaran yang disebutkan, maka perhitungannya sebagai berikut:
Rp79,5 miliar x 15 persen = Rp11,925 miliar.
Rp67,84 miliar x 15 persen = Rp10,176 miliar.
Rp2,4 miliar x 15 persen = Rp360 juta.
Rp2,9 miliar x 15 persen = Rp435 juta.
Angka tersebut merupakan simulasi matematis, bukan bukti bahwa telah terjadi kebocoran anggaran. Selain itu, perlu dipastikan apakah nilai penataan Simpang Lima dan Kridanggo sudah termasuk dalam paket anggaran proyek strategis daerah atau merupakan alokasi terpisah agar tidak terjadi penghitungan ganda.
Warsito menegaskan, pihaknya tidak ingin membangun opini tanpa dasar. Justru seluruh pihak harus diberikan kesempatan untuk membuka data dan menjelaskan pelaksanaan kegiatan secara transparan.
Warsito meminta pemerintah daerah, dinas terkait, PPK, konsultan pengawas, kontraktor pelaksana, serta pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan proyek untuk tidak menghindari pemeriksaan terbuka.
Ada beberapa hal yang menurutnya perlu diperiksa secara menyeluruh, di antaranya:
Berapa pagu anggaran dan nilai kontrak masing-masing proyek, Berapa nilai pembayaran yang sudah dicairkan, Apakah volume pekerjaan sesuai dengan RAB dan gambar perencanaan?, Apakah material dan spesifikasi bangunan sesuai kontrak? Apakah terdapat pekerjaan yang dikurangi atau tidak sesuai dengan perencanaan?
Siapa yang bertanggung jawab terhadap pengawasan dan pemeriksaan hasil pekerjaan? Apakah terdapat selisih antara nilai pembayaran dengan hasil pembangunan di lapangan?
“Kami mengajak semua pihak untuk berani terbuka. Mari kita hitung ulang seluruh anggaran dengan bangunan yang benar-benar ada. Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi angka miliaran rupiah, tetapi tidak mengetahui secara pasti kualitas dan volume pekerjaan yang dihasilkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Warsito menyatakan bahwa tim Solo Raya siap mengawal persoalan ini melalui pengumpulan data, dokumentasi lapangan, permintaan klarifikasi, serta mendorong pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang.
Menurutnya, apabila ditemukan indikasi penyimpangan berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Boyolali dan dinas terkait juga perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai rincian anggaran serta realisasi pembangunan di seluruh wilayah Boyolali.
“Kami tidak sedang mencari kesalahan seseorang. Kami ingin memastikan uang rakyat benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan yang berkualitas. Kalau semuanya sudah sesuai, silakan buktikan dengan dokumen dan kondisi fisik di lapangan. Tetapi kalau ditemukan penyimpangan, harus ada pertanggungjawaban,” pungkas Warsito.
Hingga berita ini disusun, dugaan potensi kebocoran 15 persen tersebut masih memerlukan pembuktian. Klarifikasi dari Pemerintah Kabupaten Boyolali, dinas teknis, serta pihak pelaksana proyek diperlukan untuk memperoleh informasi yang berimbang.
Tim Investigasi – Solo Raya
More Stories
Ratusan Warga Turun ke jalan,Dugaan Limbah 15 Perusahaan Picu Krisis Lingkungan di Pandaan!
Sragen Lumbung Pangan atau Lumbung Beton? Dugaan Pelanggaran Alih Fungsi Sawah Dilindungi Mendesak Diusut!
Geger! Dugaan Korupsi Bantuan 45 Titik Sumur Bor di Pati Dikorupsi Capai Rp3,3 Miliar!