JEPARA,Veritas – Kasus kecelakaan kerja yang menimpa Noor Rahman (29), warga Desa Kecapi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, saat memperbaiki atap gudang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Lebuawu, Kecamatan Pecangaan, menyisakan sejumlah pertanyaan serius.
Sembilan bulan setelah peristiwa yang terjadi pada Februari 2026 tersebut, korban disebut masih harus menanggung dampak kecelakaan akibat tersengat aliran listrik yang mengakibatkan luka bakar dan berdampak terhadap fungsi kedua tangannya.
Sebagaimana diberitakan Bidik-Kasusnews.com pada 13 November 2026, Noor Rahman sempat menjalani perawatan di RSUD RA Kartini Jepara sebelum mendapatkan penanganan lanjutan di RSUP Dr. Kariadi Semarang.
Dalam pemberitaan tersebut, korban mengaku keluarganya terpaksa menjual tanah untuk membiayai pengobatan. Ia juga menyebut belum pernah dimintai keterangan oleh kepolisian maupun mendapatkan kunjungan dari pihak pengelola SPPG dan pemerintah selama menjalani perawatan.
Pernyataan korban tersebut membutuhkan klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Namun, kondisi ini sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai perlindungan pekerja, penerapan standar keselamatan kerja, serta kepastian hak korban.
Dugaan Kelalaian K3 Perlu Ditelusuri
Kecelakaan yang terjadi saat pekerjaan perbaikan atap gudang tersebut perlu menjadi perhatian serius, khususnya terkait penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Apakah sebelum pekerjaan dilakukan sudah ada pemeriksaan potensi bahaya listrik? Apakah sumber listrik telah diamankan? Apakah pekerja dibekali alat pelindung diri serta prosedur keselamatan yang memadai?
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mengatur kewajiban pengurus tempat kerja untuk memenuhi persyaratan keselamatan dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja.
Karena itu, perlu diperiksa siapa yang memberikan perintah pekerjaan, siapa yang mengawasi pelaksanaannya, serta siapa yang bertanggung jawab terhadap keselamatan di lokasi.
Yayasan dan Pengelola SPPG Perlu Buka Suara
Dalam pemberitaan sebelumnya disebutkan gudang SPPG tersebut merupakan milik Yayasan Surya Mandiri.
Namun, kepemilikan bangunan tidak otomatis menentukan pihak yang bertanggung jawab secara hukum atas kecelakaan tersebut.
Perlu diketahui apakah Noor Rahman merupakan pekerja langsung yayasan, pekerja kontraktor, atau dipekerjakan melalui pihak lain.
Siapa yang meminta korban memperbaiki atap? Siapa yang menyediakan peralatan? Dan siapa yang bertanggung jawab atas kondisi instalasi listrik di sekitar lokasi?
Seluruh pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui pemeriksaan objektif berdasarkan hubungan kerja dan fakta di lapangan.
Bagaimana Hak Korban atas BPJS Ketenagakerjaan?
Persoalan lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah kepesertaan Noor Rahman dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Berdasarkan PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, pemberi kerja pada prinsipnya wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial sesuai ketentuan.
Selain itu, Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permenaker Nomor 1 Tahun 2025 mengatur penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja.
Karena itu, perlu dipastikan apakah korban telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan ketika kecelakaan terjadi, apakah insiden telah dilaporkan, serta bagaimana proses pemenuhan hak korban.
Jika memenuhi persyaratan, manfaat JKK dapat mencakup pelayanan kesehatan, santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan cacat, dan manfaat lainnya sesuai ketentuan.
Apabila korban belum terdaftar, kewajiban pemberi kerja dan konsekuensi hukumnya juga perlu diperiksa.
BGN dan Instansi Terkait Diminta Melakukan Pengawasan
Sebagai program strategis pemerintah, pelaksanaan MBG semestinya tidak hanya memperhatikan kualitas pelayanan kepada penerima manfaat, tetapi juga keselamatan pekerja yang terlibat di dalamnya.
Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis mengatur penyelenggaraan program, termasuk keterlibatan mitra dan yayasan.
Badan Gizi Nasional (BGN) diharapkan memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengawasan fasilitas SPPG, termasuk standar keselamatan dan prosedur penanganan kecelakaan kerja.
Instansi ketenagakerjaan yang berwenang juga perlu memastikan apakah kewajiban keselamatan kerja telah dilaksanakan oleh pihak terkait.
Penanganan Kepolisian Juga Perlu Diperjelas
Pernyataan korban bahwa dirinya belum pernah dimintai keterangan kepolisian perlu dikonfirmasi secara resmi.
Publik perlu mengetahui apakah sudah ada laporan polisi, apakah lokasi kejadian telah diperiksa, serta apakah saksi dan pihak-pihak yang mengetahui peristiwa tersebut telah dimintai keterangan.
Apabila ditemukan dugaan kelalaian yang memenuhi unsur tindak pidana, aparat penegak hukum dapat menindaklanjutinya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, kecelakaan kerja tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana. Seluruh dugaan harus dibuktikan melalui fakta, keterangan saksi, dokumen, dan pemeriksaan teknis.
Jangan Biarkan Korban Berjuang Sendiri
Persoalan Noor Rahman bukan sekadar kecelakaan kerja biasa. Dampaknya menyangkut kondisi kesehatan, kemampuan bekerja, serta keberlangsungan ekonomi keluarganya.
Korban membutuhkan kepastian pengobatan, rehabilitasi medis, perlindungan jaminan sosial, dan kejelasan mengenai tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat.
Masyarakat berhak mempertanyakan bagaimana standar keselamatan kerja diterapkan di lokasi SPPG, siapa yang bertanggung jawab atas pekerjaan perbaikan atap, serta bagaimana penyelesaian hak korban.
Program Makan Bergizi Gratis memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, keberhasilan program tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah makanan yang didistribusikan.
Keselamatan pekerja yang berada di balik operasional program juga harus menjadi perhatian utama.
Kini, publik menantikan penjelasan dari Yayasan Surya Mandiri, pengelola SPPG, Badan Gizi Nasional, BPJS Ketenagakerjaan, instansi ketenagakerjaan, dan kepolisian sesuai kewenangan masing-masing.
Keselamatan pekerja bukan sekadar formalitas. Hak korban harus mendapatkan kepastian, dan tanggung jawab setiap pihak perlu dijelaskan secara terbuka berdasarkan hukum.
Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan informasi dalam pemberitaan sebelumnya. Kronologi, hubungan kerja, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, kondisi teknis lokasi, serta tanggapan pihak-pihak terkait masih memerlukan konfirmasi. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi.(Tim/Red)
More Stories
Nasib Korban Pecandu Pil Koplo Jadi Sorotan, Al Kholiqi Cabang Ngawi Didesak Transparan soal Izin dan Tenaga Profesional!
Tokoh Sragen Desak Polres Ngawi Periksa Hendra, Pengacara yang Disebut dalam Dugaan Pemerasan Kasus Pil Koplo!
Kepala Puskesmas Bangsri I Beri Klarifikasi Terkait Aduan Pelayanan Laboratorium, Akui Ada Miskomunikasi!