Solar Subsidi Diduga Dijual Pakai Jerigen di SPBN Tubanan Jepara, Warga Tagih Tindakan Pemerintah Pusat!

Veritas,Jepara — Dugaan penyimpangan distribusi solar subsidi kembali terjadi di wilayah Kabupaten Jepara. Kali ini, aktivitas di SPBN Tubanan, Desa Duren, Kecamatan Kembang, menjadi sorotan publik setelah terlihat pengisian solar subsidi menggunakan jerigen pada Selasa (02/12/2025) sekitar pukul 11.49–11.50 WIB.

SPBN tersebut tercatat memiliki identitas resmi dengan kode operasional:

➡️ SPBN Pertamina Kode 48.594.03

Foto dan rekaman yang beredar menunjukkan adanya jerigen yang diduga digunakan untuk mengisi solar subsidi, bukan melalui kendaraan atau mesin nelayan sebagaimana ketentuan resmi dari Pertamina.

SPBN ini diketahui merupakan titik distribusi yang diperuntukkan bagi nelayan agar mendapatkan solar dengan harga subsidi sesuai kebijakan pemerintah. Namun, temuan tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai akurasi penyaluran dan pengawasan di lapangan.

> “Nelayan saja sering kehabisan solar, tapi di sini jeriken bisa antre. Ini harus diperiksa,” ujar salah satu warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Informasi di masyarakat menyebutkan bahwa  SPBN ini dikaitkan dengan salah satu anggota DPRD Jepara dari Partai Gerindra berinisial P dugaan sebagai pemilik SPBN. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi atau tanggapan resmi dari yang bersangkutan.

Publik Tagih Tindakan Pemerintah Pusat

Fenomena ini bukan yang pertama terjadi di Jawa Tengah. Publik khawatir praktik penyaluran dengan jeriken dapat membuka celah penimbunan dan penyalahgunaan yang pada akhirnya merugikan nelayan dan masyarakat penerima manfaat.

Sejumlah warga mendorong agar pemerintah pusat, termasuk Presiden RI Prabowo Subianto, Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Pertamina turun tangan melakukan audit serta penertiban.

> “Ini bukan masalah kecil. Solar subsidi dari negara harus sampai ke yang berhak, bukan jadi barang dagangan oknum,” tambah warga lainnya.

Menunggu Respons Resmi

Hingga berita ini disusun, pihak Pertamina, pemerintah daerah, instansi pengawas energi, serta pihak SPBN Tubanan belum memberikan keterangan resmi.

Masyarakat berharap temuan ini tidak berhenti sebagai viral semata, melainkan menjadi langkah pembenahan distribusi subsidi agar tepat sasaran.(Fandin Putra)