Veritas. Jakarta, 2 Oktober 2025 – Dalam upaya memerangi korupsi di tingkat daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggali bukti dalam kasus dugaan penyimpangan dana di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Langkah terbaru adalah pemanggilan Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi Burdadi (JS), sebagai saksi. Pemeriksaan ini dilakukan di Markas Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat, menandai eskalasi penyidikan yang telah berlangsung sejak awal tahun. Kasus ini tidak hanya menyoroti potensi penyalahgunaan wewenang di sektor infrastruktur, tetapi juga mengungkap pola korupsi sistemik di wilayah perbatasan yang sering luput dari pengawasan ketat.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi pemanggilan tersebut melalui pernyataan resmi yang diterima dari Jakarta. “Pemeriksaan bertempat di Polda Kalbar atas nama JS, Wakil Bupati Mempawah,” ujarnya. Prasetyo menekankan bahwa Juli Suryadi diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Mempawah, posisi yang memungkinkannya memiliki pengetahuan mendalam tentang prosedur administratif dan pengelolaan anggaran di dinas terkait.
Penyidikan tidak berhenti pada Juli Suryadi saja. KPK juga memanggil sepuluh saksi tambahan dalam sesi yang sama, mencakup beragam latar belakang: DN dan SN sebagai sopir, MI dan GU sebagai aparatur sipil negara (ASN), DS sebagai nelayan, serta RM, DEKW, FI, AM, dan WW dari sektor swasta. Keragaman saksi ini menunjukkan bahwa KPK sedang menyusun puzzle korupsi yang melibatkan rantai pasok, mulai dari level operasional hingga kontraktor swasta. Analisis akademis terhadap pola korupsi di Indonesia sering kali mengaitkan kasus semacam ini dengan lemahnya pengawasan internal dan kolusi antara pejabat publik dengan pihak swasta, seperti yang dibahas dalam studi dari Transparency International Indonesia tentang korupsi infrastruktur daerah.
Baca juga :
Sebelum pemanggilan ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka: dua dari kalangan penyelenggara negara dan satu dari swasta. Namun, lembaga antirasuah ini masih menahan detail identitas tersangka dan modus operandi, strategi yang biasa dilakukan untuk menghindari kebocoran informasi yang bisa mengganggu penyidikan. Pada akhir April 2025, tepatnya 25-29 April, KPK melakukan penggeledahan di 16 lokasi di Kabupaten Mempawah, Sanggau, dan Pontianak. Penggeledahan ini menghasilkan barang bukti potensial, meskipun rinciannya belum dipublikasikan secara luas.
Kasus ini semakin kompleks dengan keterlibatan tokoh-tokoh tinggi di Kalimantan Barat. Pada 21 Agustus 2025, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dipanggil sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai mantan Bupati Mempawah. Norsan, yang memiliki rekam jejak panjang di pemerintahan daerah, diduga memiliki wawasan tentang kebijakan yang relevan dengan dugaan korupsi tersebut. Eskalasi terjadi pada 24-25 September 2025, ketika KPK menggeledah rumah pribadi dan dinas Norsan, serta rumah dinas Bupati Mempawah, Erlina Ria Norsan – yang diduga memiliki hubungan keluarga dengan gubernur. Penggeledahan ini dilaporkan menghasilkan dokumen dan barang bukti terkait proyek peningkatan jalan di Mempawah, memperkuat dugaan adanya jaringan korupsi yang melibatkan elite lokal.
Kasus ini mengilustrasikan tantangan pemberantasan korupsi di daerah otonom, di mana keterkaitan keluarga dan jaringan politik sering kali menghambat transparansi. Studi dari Universitas Indonesia tentang korupsi di Kalimantan menyoroti bahwa proyek infrastruktur seperti peningkatan jalan rentan terhadap mark-up anggaran dan suap, dengan kerugian negara mencapai triliunan rupiah setiap tahun. KPK, sebagai lembaga independen, diharapkan dapat memecah siklus ini melalui pendekatan berbasis bukti dan kolaborasi dengan aparat daerah seperti Polda Kalbar.
Meskipun detail lengkap belum terungkap, perkembangan ini menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas pejabat daerah. Masyarakat Mempawah, yang bergantung pada infrastruktur berkualitas untuk pembangunan ekonomi, berharap penyidikan ini membawa keadilan dan pencegahan di masa depan. KPK menyatakan akan terus memperbarui informasi secara bertahap, sambil memastikan proses hukum berjalan adil dan transparan. Pantauan lebih lanjut diperlukan untuk melihat bagaimana kasus ini memengaruhi dinamika politik di Kalimantan Barat menjelang siklus pemilu berikutnya.
Pewarta : Nandang
