Surat Terbuka untuk Kapolda Jateng (2): Merawat Bumi Kepodang Tak Jadi Palagan Perang Bintang!

JAWA TENGAH,Veritas – Dinamika penegakan hukum di wilayah Jawa Tengah, khususnya sejumlah persoalan yang mencuat di Kabupaten Sukoharjo, menjadi perhatian Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jawa Tengah, Jayanto Arus Adi.

Melalui tulisan bertajuk “Surat Terbuka untuk Kapolda Jateng (2): Merawat Bumi Kepodang Tak Jadi Palagan Perang Bintang”, Jayanto menyampaikan sejumlah catatan kritis sekaligus harapan kepada Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan agar mampu menjaga stabilitas keamanan, profesionalisme institusi kepolisian, serta kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Dalam tulisannya, Jayanto mengawali pembahasan dengan menyinggung dinamika politik nasional selama satu dekade pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, perkembangan konfigurasi kekuasaan nasional turut melahirkan berbagai kelompok dan jejaring politik yang memiliki pengaruh dalam dinamika pemerintahan maupun institusi negara.

Ia kemudian mengaitkan posisi strategis sejumlah tokoh nasional, termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dengan dinamika politik yang berkembang di kawasan Solo Raya.

Menurut Jayanto, Solo bukan sekadar wilayah geografis di Jawa Tengah, melainkan kawasan yang memiliki nilai historis dan pengaruh sosial-politik cukup besar dalam perjalanan bangsa Indonesia.

Ia mengingatkan bahwa sejarah konflik dan dinamika kekuasaan di kawasan Surakarta perlu menjadi bahan refleksi bagi pemimpin daerah, termasuk Kapolda Jawa Tengah.

“Solo adalah barometer Indonesia. Apalagi Solo saat ini menjadi sebuah kotak pandora yang apa pun dapat menjadi langkah pedang. Ketika kita menggunakan secara bijak akan menjadi senjata pamungkas, sebaliknya pedang itu dapat menghunus diri kita sendiri jika sembrono,” tulis Jayanto.

Dinamika Sukoharjo dan Isu Perang Bintang

Lebih lanjut, Jayanto menyoroti sejumlah persoalan yang berkembang di Kabupaten Sukoharjo. Ia mempertanyakan apakah berbagai dinamika yang terjadi hanya merupakan persoalan lokal atau memiliki keterkaitan dengan tarik-menarik kepentingan yang lebih luas di lingkungan institusi kepolisian.

Dalam perspektifnya, dinamika di tubuh Korps Bhayangkara tidak bisa dilepaskan dari perubahan konfigurasi kekuasaan dan konsolidasi berbagai kelompok yang memiliki pengaruh.

Meski demikian, ia menilai masyarakat membutuhkan kepastian bahwa setiap persoalan hukum ditangani secara profesional, transparan, dan tidak dipengaruhi kepentingan kelompok maupun persaingan internal.

“Menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah kasus Sukoharjo sekadar distorsi lokal atau bagian dari perang bintang yang saat ini sedang bergejolak,” tulisnya.

Jayanto juga menyebut sejumlah persoalan yang menurutnya membutuhkan perhatian serius aparat penegak hukum, mulai dari kasus Iwan Budi, Fransisca Etty, narkoba, perjudian, penyalahgunaan distribusi BBM, cukai rokok ilegal, hingga persoalan di lingkungan eksekutif, dugaan mafia perizinan, dan indikasi korupsi sejumlah kepala daerah.

Ia berharap berbagai persoalan tersebut tidak berhenti sebagai isu yang berkembang di tengah masyarakat, tetapi mendapatkan tindak lanjut melalui proses penegakan hukum yang jelas.

Kapolda Jateng Diharapkan Bangun Kepercayaan Publik

Dalam surat terbuka tersebut, Jayanto turut memberikan perhatian terhadap sejumlah langkah Kapolda Jawa Tengah yang dinilainya menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian.

Di antaranya mekanisme pelayanan jemput bola untuk memudahkan masyarakat menyampaikan laporan, penguatan layanan darurat 110, serta pelayanan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).

Ia juga menyinggung komitmen pemberian sanksi tegas hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota kepolisian yang terbukti terlibat atau menjadi pelindung praktik perjudian dan narkoba.

Menurutnya, kebijakan tersebut perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan atau komitmen institusional.

Jayanto menilai keberhasilan kepemimpinan Kapolda tidak hanya diukur dari program pelayanan, tetapi juga dari keberanian menyelesaikan persoalan hukum yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.

Penuntasan kasus Iwan Budi, dugaan praktik perjudian, hingga persoalan tambang galian C disebut sebagai sejumlah perkara yang penyelesaiannya sangat dinantikan publik.

“Harapan atas penuntasan kasus Iwan Budi, dugaan judi, dan tambang galian C merupakan ekspektasi masyarakat yang sangat, sangat ditunggu. Penyelesaian yang transparan atas kasus-kasus tersebut akan sangat menentukan seberapa besar masyarakat akhirnya berani membuka diri dan melapor,” tulisnya.

Soroti Dugaan Transaksi Jabatan dan Merit System

Tidak hanya persoalan penegakan hukum, Jayanto juga menyoroti praktik transaksi jabatan dalam birokrasi pemerintahan daerah.

Menurutnya, dugaan jual beli jabatan dan penempatan pejabat yang lebih mengutamakan kepentingan transaksional daripada kompetensi berpotensi merusak sistem merit dalam birokrasi.

Ia berharap Kapolda Jawa Tengah memberikan perhatian terhadap setiap indikasi tindak pidana yang berkaitan dengan praktik tersebut apabila ditemukan bukti dan unsur pelanggaran hukum.

Jayanto menilai birokrasi yang sehat membutuhkan sistem pengangkatan dan penempatan pejabat berdasarkan kompetensi, kualifikasi, integritas, serta kinerja.

Praktik transaksional, apabila terbukti terjadi, tidak hanya merusak tata kelola pemerintahan, tetapi juga berpotensi menghambat pelayanan publik dan mengikis kepercayaan masyarakat.

Melalui surat terbuka tersebut, Jayanto berharap Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan mampu menghadirkan kepemimpinan yang tegas, bijaksana, dan tidak terjebak dalam dinamika kepentingan internal.

Baginya, Jawa Tengah membutuhkan situasi keamanan dan penegakan hukum yang kondusif, bukan arena pertarungan kepentingan yang justru mengorbankan kepercayaan masyarakat.

Tulisan ini menjadi bagian kedua dari rangkaian surat terbuka Jayanto Arus Adi kepada Kapolda Jawa Tengah.

Profil Penulis

Jayanto Arus Adi merupakan wartawan senior, Ahli Pers Dewan Pers, serta alumni PPNK Lemhannas Angkatan 227 Tahun 2025. Saat ini ia menjabat sebagai Wakil Ketua SMSI Pusat dan Ketua SMSI Jawa Tengah. Selain itu, ia dikenal sebagai konsultan media dan politik serta dosen jurnalistik.