JEPARA,Veritas – Pelayanan kesehatan di Puskesmas Bangsri 1, Kabupaten Jepara, menjadi sorotan setelah seorang warga Desa Bangsri bernama Rifa’i mengeluhkan adanya pembayaran saat menjalani pemeriksaan laboratorium untuk anaknya yang mengalami demam tinggi.
Peristiwa tersebut, menurut penuturan Rifa’i, terjadi pada Senin (26/10/2026). Ia mengaku diminta membayar Rp80.000 saat hendak melakukan pemeriksaan laboratorium, meskipun dirinya merupakan peserta BPJS Kesehatan mandiri yang rutin membayar iuran setiap bulan.
Kepada media, Rifa’i menceritakan bahwa saat itu anaknya mengalami demam tinggi hingga suhu 38,8 derajat Celsius disertai menggigil. Karena kondisi anaknya mengkhawatirkan, ia bergegas menuju Puskesmas Bangsri 1 untuk mendapatkan pemeriksaan.
“Saat itu saya sempat mengambil uang terlebih dahulu karena lokasinya cukup jauh. Setelah sampai di Puskesmas, saya langsung menuju kasir dan membayar Rp80.000. Ketika saya meminta rincian pembayaran, disampaikan Rp50.000 untuk cek darah dan Rp30.000 untuk laboratorium,” ungkap Rifa’i.
Namun, menurut Rifa’i, setelah terjadi komunikasi antara petugas kasir dan petugas laboratorium, ia mendapat penjelasan bahwa biaya sebesar Rp50.000 tersebut seharusnya ditanggung BPJS Kesehatan, sedangkan dirinya hanya diminta membayar Rp30.000.
“Perawat bagian laboratorium menyampaikan bahwa yang dibayar hanya Rp30.000, sementara Rp50.000 dicover BPJS. Kemudian petugas kasir juga membenarkan hal tersebut. Akhirnya saya hanya membayar Rp30.000 dan menerima kuitansi,” jelasnya.
Setelah pemeriksaan di Puskesmas, anaknya kemudian dirujuk ke RSI Sultan Hadlirin. Rifa’i mengaku terkejut karena hasil pengukuran suhu tubuh di rumah sakit menunjukkan angka 41,1 derajat Celsius, berbeda dengan hasil pengukuran sebelumnya di Puskesmas.
Merasa ada hal yang perlu dipertanyakan, Rifa’i kemudian menyampaikan persoalan tersebut kepada salah seorang anggota DPRD yang membidangi urusan terkait pelayanan kesehatan.
Menurutnya, anggota dewan tersebut merespons dengan cepat dan meminta bukti kuitansi pembayaran untuk diklarifikasi lebih lanjut.
Rifa’i juga mengungkapkan bahwa persoalan biaya pemeriksaan laboratorium di Puskesmas Bangsri 1 ternyata bukan hanya menjadi keluhannya. Dalam sebuah pertemuan warga di lingkungan RT, ia mengaku mendengar sejumlah warga lain menyampaikan pengalaman serupa terkait pembayaran pemeriksaan laboratorium.
Bahkan, ia membandingkan pengalaman warga yang melakukan pemeriksaan di Puskesmas Bangsri 2, yang menurut informasi diterimanya, tidak dikenakan biaya untuk pemeriksaan tertentu.
“Setelah saya bercerita kepada warga, ternyata ada juga yang menyampaikan pengalaman serupa. Ada yang mengatakan pemeriksaan asam urat di Bangsri 1 dikenakan biaya, sementara di Bangsri 2 gratis. Ini yang membuat saya bertanya-tanya, mengapa pelayanan dan pembiayaannya bisa berbeda,” tuturnya.
Minta Pemkab Jepara Lakukan Evaluasi?
Rifa’i berharap Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Dinas Kesehatan dapat melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap sistem pelayanan serta mekanisme pembiayaan pemeriksaan laboratorium di Puskesmas Bangsri 1.
Ia menilai perlu ada kejelasan mengenai jenis pemeriksaan laboratorium yang dijamin BPJS Kesehatan, jenis pemeriksaan yang dapat dikenakan biaya, serta dasar hukum apabila terdapat pungutan kepada pasien.
Menurut ketentuan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pelayanan kesehatan yang termasuk dalam manfaat JKN dan dilakukan sesuai indikasi medis serta prosedur yang berlaku pada fasilitas kesehatan tingkat pertama pada prinsipnya dijamin oleh BPJS Kesehatan.
Namun, untuk memastikan apakah pemeriksaan yang dilakukan dalam kasus ini termasuk layanan yang dijamin atau merupakan pemeriksaan di luar manfaat JKN, diperlukan penjelasan resmi dari pihak Puskesmas dan BPJS Kesehatan.
Rifa’i berharap tidak ada lagi masyarakat yang mengalami kebingungan terkait biaya pelayanan kesehatan, khususnya bagi peserta BPJS yang selama ini rutin membayar iuran.
“Saya berharap pemerintah daerah menertibkan dan mengevaluasi pelayanan di Puskesmas Bangsri 1. Kalau memang ada pemeriksaan yang ditanggung BPJS, jangan sampai masyarakat diminta membayar tanpa penjelasan yang jelas. Jangan sampai kejadian seperti yang saya alami terulang kepada warga lainnya,” pungkasnya.
Perlu Klarifikasi dan Transparansi?
Persoalan ini diharapkan menjadi perhatian Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, manajemen Puskesmas Bangsri 1, serta BPJS Kesehatan.
Pihak terkait perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai rincian pembayaran, jenis pemeriksaan laboratorium, serta ketentuan pembiayaan yang diterapkan kepada pasien peserta JKN.
Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Puskesmas Bangsri 1, Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, maupun BPJS Kesehatan agar persoalan tersebut dapat diketahui secara utuh dan berimbang.
Pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, transparansi biaya, kepastian prosedur, dan perlakuan yang adil terhadap pasien harus menjadi perhatian bersama.(Tim/Red)
More Stories
Pernyataan Menohok Gogon Laksono: Kalau Wakil Presiden Tidak Dijaga, Bagaimana Nasib Rakyat!
Surat Terbuka untuk Kapolda Jateng (2): Merawat Bumi Kepodang Tak Jadi Palagan Perang Bintang!
Mengapa Kelihatan Bodoh Sering Kali Lebih Menyelamatkan!