Proyek Jalan Tulung–Ngangkruk Rp7 Miliar Disorot, Volume Pekerjaan Tak Tercantum di Papan Proyek!

Akses Rumah Warga Terganggu, Pengawasan Pengecoran Dipertanyakan?

KLATEN,Veritas Indonesia News — Proyek pelebaran Jalan Tulung–Ngangkruk di Kabupaten Klaten senilai Rp7.046.333.000 dari APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan. Sejumlah aspek pelaksanaan pekerjaan perlu mendapat penjelasan terbuka, mulai dari terganggunya akses menuju rumah warga, ketidakhadiran konsultan pengawas saat pengecoran berlangsung, hingga tidak tercantumnya informasi volume pekerjaan berupa panjang dan lebar jalan pada papan proyek.

Proyek yang berlokasi di Desa Tulung dan Desa Sudimoro, Kecamatan Tulung, tersebut berdasarkan papan informasi dikerjakan oleh CV Risma Larasati dengan jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender.

Namun, di tengah besarnya anggaran yang dialokasikan, keterbukaan informasi mengenai rincian fisik pekerjaan menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. Tidak tercantumnya volume panjang,Tinggi dan lebar pekerjaan pada papan proyek menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana informasi teknis kegiatan dapat diakses dan diketahui masyarakat.

Padahal, informasi mengenai panjang,Tinggi dan lebar penanganan jalan merupakan bagian penting untuk membantu masyarakat memahami lingkup pekerjaan yang dibiayai dari uang negara.

Papan Proyek Tak Memuat Volume Panjang dan Lebar?

Papan informasi proyek menjadi salah satu sarana bagi masyarakat untuk mengetahui identitas kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran publik.

Dalam proyek pelebaran Jalan Tulung–Ngangkruk ini, informasi nilai anggaran, pelaksana, dan waktu pengerjaan telah dicantumkan. Namun, berdasarkan informasi yang tersedia, rincian volume pekerjaan berupa panjang,Tinggi dan lebar jalan tidak tercantum pada papan proyek.

Kondisi tersebut patut menjadi catatan dalam aspek transparansi. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai lingkup pekerjaan agar dapat memahami apa saja yang dikerjakan, berapa panjang ruas yang ditangani, berapa lebar penanganannya, serta bagaimana kesesuaiannya dengan dokumen kontrak.

Pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah rincian volume pekerjaan telah tersedia dalam dokumen kontrak dan dokumen teknis yang dapat diakses sesuai ketentuan, serta bagaimana informasi tersebut disampaikan kepada masyarakat.

Keterbukaan informasi publik bukan semata-mata persoalan memasang papan proyek. Lebih dari itu, informasi mengenai penggunaan anggaran negara perlu disampaikan secara jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, DPUPR Kabupaten Klaten perlu memberikan penjelasan mengenai rincian volume pekerjaan dan mekanisme penyampaian informasi teknis proyek kepada masyarakat.

Akses Rumah Warga Terganggu, Bagaimana Penanganannya?

Selain persoalan transparansi volume pekerjaan, pelaksanaan proyek juga mendapat perhatian terkait akses menuju rumah warga yang terdampak aktivitas konstruksi.

Pelaksana proyek, Joko, menjelaskan bahwa pekerjaan dilaksanakan berdasarkan tahapan dan jadwal yang telah disusun. Menurutnya, penanganan akses warga perlu menyesuaikan dengan skedul pelaksanaan yang telah direncanakan.

Ia menyampaikan bahwa kebutuhan warga akan ditangani sesuai tahapan pekerjaan dan meminta masyarakat bersabar hingga pengerjaan mencapai bagian yang telah dijadwalkan.

Penjelasan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan informasi yang lebih konkret mengenai bagaimana akses keluar-masuk rumah warga dijaga selama pekerjaan berlangsung.

Pembangunan jalan memang membutuhkan tahapan teknis. Namun, pengaturan pekerjaan juga perlu mempertimbangkan dampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, terutama warga yang rumahnya berada tepat di sekitar lokasi konstruksi.

Warga perlu mengetahui jadwal pekerjaan, perkiraan durasi akses terganggu, serta solusi sementara yang disiapkan pelaksana agar mobilitas sehari-hari tidak terhambat berkepanjangan.

Pengecoran Berlangsung, Konsultan Pengawas Disebut Sakit?

Persoalan lain muncul saat kegiatan pengecoran berlangsung. Joko menyampaikan bahwa konsultan pengawas tidak dapat hadir karena sedang sakit. Keterangan tersebut juga ditegaskan oleh penanggung jawab proyek, Andri.

Informasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan teknis yang diterapkan ketika konsultan pengawas berhalangan hadir.

Dalam pekerjaan konstruksi, pengendalian mutu beton, proses pengecoran, ketebalan sesuai desain, kondisi dasar pekerjaan, serta kesesuaian pelaksanaan dengan spesifikasi teknis merupakan aspek yang perlu dikendalikan dan didokumentasikan.

Ketidakhadiran konsultan pengawas pada waktu tertentu tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran. Namun, perlu ada penjelasan mengenai mekanisme pengawasan yang berlaku, personel teknis yang menjalankan tugas saat pengawas berhalangan, serta dokumentasi pemeriksaan mutu pekerjaan.

DPUPR Kabupaten Klaten juga perlu menjelaskan bagaimana pengawasan tetap dilaksanakan agar pekerjaan sesuai kontrak dan spesifikasi teknis.

Penjelasan ini penting untuk memastikan bahwa pertanyaan publik dijawab berdasarkan dokumen dan fakta lapangan, bukan sekadar asumsi.

Keselamatan Kerja Turut Menjadi Catatan?

Dokumentasi di lokasi memperlihatkan truk pengangkut beton sedang melakukan pengecoran di sisi jalan. Seorang pekerja terlihat berada di bagian atas kendaraan ketika proses penuangan beton berlangsung.

Kondisi tersebut menjadi perhatian dari sisi keselamatan kerja. Penerapan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3), penggunaan alat pelindung diri, serta pengamanan area pengecoran perlu dipastikan sesuai dengan kondisi pekerjaan dan ketentuan yang berlaku.

Penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran K3 tetap membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Meski demikian, penyedia jasa wajib memperhatikan keselamatan pekerja maupun masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi proyek.

Anggaran Rp7 Miliar, Publik Berhak Mendapat Penjelasan?

Dengan nilai anggaran mencapai Rp7.046.333.000, proyek pelebaran Jalan Tulung–Ngangkruk perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kontrak.

Ada sejumlah hal yang layak diklarifikasi oleh pihak terkait, yakni rincian volume panjang,Tinggi dan lebar pekerjaan, penanganan akses rumah warga, mekanisme pengawasan saat konsultan berhalangan hadir, serta dokumentasi pengendalian mutu dan penerapan K3.

Informasi mengenai volume pekerjaan dapat ditelusuri melalui dokumen kontrak, gambar rencana, spesifikasi teknis, serta dokumen pelaksanaan yang relevan. Data tersebut penting untuk membantu masyarakat memahami lingkup pekerjaan dan menjadi dasar pemantauan pelaksanaan pembangunan.

Keterbukaan informasi perlu tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang dapat diakses publik.

DPUPR Klaten Perlu Memberikan Klarifikasi?

Konfirmasi kepada DPUPR Kabupaten Klaten menjadi langkah penting untuk memperoleh penjelasan mengenai volume fisik pekerjaan, kelengkapan informasi pada papan proyek, mekanisme pengawasan teknis, dan pengaturan akses warga selama konstruksi berlangsung.

Hingga berita ini disusun, keterangan mengenai jadwal pekerjaan dan ketidakhadiran konsultan pengawas mengacu pada penjelasan Joko selaku pelaksana proyek serta Andri selaku penanggung jawab proyek.

Penjelasan dari DPUPR Kabupaten Klaten dan konsultan pengawas masih diperlukan untuk melengkapi informasi serta memastikan seluruh persoalan yang menjadi perhatian masyarakat dapat dijawab secara proporsional.

Sorotan terhadap proyek ini bukan untuk mendahului kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran, melainkan untuk mendorong keterbukaan informasi, memastikan penggunaan anggaran publik dapat dipertanggungjawabkan, serta menjaga agar pembangunan jalan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Publik menunggu penjelasan yang terukur: berapa panjang dan lebar jalan yang dikerjakan, bagaimana pengawasannya dijalankan, dan bagaimana hak warga tetap diperhatikan selama proyek berlangsung.

Jumat, 16 Oktober 2026
Pewarta : (Tim/Red)