Utang Pemerintah Hampir Rp10.000 Triliun, Menkeu Purbaya Sebut Kondisi Masih Aman!

VERITAS,Jakarta— Posisi utang pemerintah Indonesia hingga akhir Maret 2026 tercatat hampir menyentuh angka Rp10.000 triliun. Berdasarkan laporan terbaru Kementerian Keuangan, total utang pemerintah mencapai Rp9.920,42 triliun atau mengalami kenaikan sebesar Rp282,52 triliun dibandingkan posisi akhir Desember 2025 yang berada di angka Rp9.637,90 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kondisi utang pemerintah masih dalam kategori aman dan terkendali. Menurutnya, indikator utama yang menjadi acuan adalah rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang saat ini berada di level 40,75 persen, masih jauh di bawah batas maksimal 60 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

Dalam media briefing di Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026), Purbaya menyampaikan bahwa Indonesia justru termasuk salah satu negara yang paling berhati-hati dalam mengelola utang dibandingkan negara lain di kawasan maupun negara maju.

“Kalau kita lihat acuan yang paling ketat di Eropa, rasio utang terhadap PDB itu 60 persen. Indonesia masih sekitar 40 persen lebih sedikit, jadi masih aman,” ujarnya.

Purbaya juga membandingkan rasio utang Indonesia dengan sejumlah negara lain seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Amerika Serikat, hingga Jepang yang disebut memiliki rasio utang lebih tinggi. Ia menilai pemerintah selama ini cukup disiplin dan terukur dalam menjaga stabilitas fiskal negara.

Selain itu, Purbaya menyoroti masih adanya pandangan negatif sebagian pihak terhadap peningkatan utang pemerintah, padahal menurutnya pengelolaan fiskal Indonesia saat ini masih berada dalam jalur yang sehat.

Adapun berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, komposisi utang pemerintah masih didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp8.652,89 triliun atau sekitar 87,22 persen. Sementara sisanya berasal dari pinjaman sebesar Rp1.267,52 triliun atau 12,78 persen.

Pemerintah menegaskan bahwa strategi pembiayaan melalui utang tetap dilakukan secara hati-hati guna menjaga kesinambungan fiskal, stabilitas ekonomi nasional, serta mendukung program pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

(REDAKSI)